Sekitar pukul 19.00 WIB atau
selepas Salat Isyak, warga Desa Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten
Bojonegoro, geger. Seorang warga ditemukan sudah tidak bernyawa di salah
satu tempat yang cukup gelap. Dugaan sementara karena meninggal tidak
wajar.
Kabar kematian warga yang menurut beberapa informasi berasal dari
Kabupaten Tuban tersebut cepat menyebar di media sosial. Aparat
kepolisian juga langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), Jumat
(18/11/2016) malam. Tampak, garis pembatas juga langsung dibentang
petugas.
Jumat, 18 November 2016
Minggu, 13 November 2016
Nasib Persibo: Kejelasan Pemutihan Sanksi Persibo
Setelah konggres Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia (PSSI) di Jakarta tidak mengesahkan pemutihan tujuh
tim, termasuk Persibo Bojonegoro. Rencananya pencabutan sanksi oleh
federasi sepakbola tertinggi di Tanah Air tersebut diagendakan pada
bulan Desember atau bulan depan.
"Pencabutan sanksi (Persibo) akan disahkan pada kongres tahunan PSSI pada Deseber," kata CEO Persibo Bojonegoro, Abdullah Umar kepada rakyatem, Jum'at (11/11/2016).
Politisi muda PKB itu mengaku sangat kecewa sekali. Pasalnya harapannya setelah ia menerima surat
"Pencabutan sanksi (Persibo) akan disahkan pada kongres tahunan PSSI pada Deseber," kata CEO Persibo Bojonegoro, Abdullah Umar kepada rakyatem, Jum'at (11/11/2016).
Politisi muda PKB itu mengaku sangat kecewa sekali. Pasalnya harapannya setelah ia menerima surat
Kamis, 10 November 2016
Nasib Persibo, Pemutihan Sanksi Persibo Mengambang
Dalam agenda konggres Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
di Jakarta, Kamis (10/11/2016), hanya terfokus pemilihan ketua PSSI dan
exco komite Eksekutif. Sehingga terkait pembahasan pemutihan sanksi pada
Persibo Bojonegoro, Persebaya, Arema Indonesia, Persewangi Banyuwangi,
Lampung FC dan yang lainnya di arena konggres dilakukan penundaan.
Seperti yang disampaikan Bendahara Umum Persibo Bojonegoro, Sally
Atyasasmi dari arena konggres PSSI di Jakarta. Menurutnya, ketika Plt
Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, membacakan agenda-agenda
Senin, 07 November 2016
Korban Asusila Dukun Biadab Bertambah
Korban dugaan penipuan dan pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan
Rizal alias Raka alias Yusuf alias Abu Syukur alias Govinda alias Paung
(36) asal Dusun Jeding Desa Nganti RT.22/RW.07 Kecamatan Ngraho,
Bojonegoro diperkirakan terus bertambah. Selain dua siswi, sekarang ada
beberapa laporan lagi enam orang sehingga total sementara 8 anak yang
menjadi korban.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro mengatakan, saat ini pemeriksaan terhadap saksi pelapor masih terus dilakukan. Diharapkan orang tua korban kooperatif membantu membongkar sepak terjang tersangka.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro mengatakan, saat ini pemeriksaan terhadap saksi pelapor masih terus dilakukan. Diharapkan orang tua korban kooperatif membantu membongkar sepak terjang tersangka.
Ingin Pintar, Dua Siswi Jadi Korban Asusila Dukun Cabul
Dua siswi SMA di Bojonegoro jadi
korban penipuan dan persetubuhan dukun cabul. Dalihnya pelaku bernama
Rizal alias Raka alias Yusuf alias Abu Syukur alias Govinda alias Paung
(36) asal Dusun Jeding, Desa Nganti RT 22/RW 07 Kecamatan Ngraho,
Bojonegoro menjanjikan kedua korban bisa bertambah pintar.
Bukannya ilmu pintar yang didapatkan kedua korban, justru mereka dibodohi oleh pelaku. Kedua korban diperdaya pelaku di Hotel Layung, Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu pada 7 Oktober 2016. Kedua korban SLT (17) pelajar di Kecamatan Sumberrejo dan VS (16) pelajar asal Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
Bukannya ilmu pintar yang didapatkan kedua korban, justru mereka dibodohi oleh pelaku. Kedua korban diperdaya pelaku di Hotel Layung, Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu pada 7 Oktober 2016. Kedua korban SLT (17) pelajar di Kecamatan Sumberrejo dan VS (16) pelajar asal Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
Jumat, 04 November 2016
Terungkap! Massa FPI Cs Yang Demo Ahok Ternyata Dibayar Segini & Target Utama Rupanya Jokowi
Aksi unjuk rasa terhadap calon
gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menistakan
agama dan menghina ulama terus menggelinding.
Bahkan, demonstrasi anti Ahok yang dimotori salah satu ormas keagamaan, bukan hanya berlangsung di Jakarta, tapi juga daerah lain di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Padang, dan Makasar.
Informasi yang beredar, Jumat (4/11/16), bakal ada aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu massa di ibukota dengan tujuan Balaikota DKI Jakarta dan Bareskrim Polri.
Sayangnya dari rumor yang berkembang, aksi unjuk rasa anti Ahok itu ternyata ada yang memobilisasi.
Salah satu ormas keagamaan disebut-sebut menerima kucuran dana hingga Rp 10 miliar dari mantan petinggi negeri ini yang menginginkan Ahok tumbang sebelum berlaga dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
Saat dikonfirmasi, Tim Pendampingan Hukum DPP PPP pimpinan Djan Faridz, Muara Karta mengaku sudah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa hari yang lalu.
Menurut Karta, sejumlah pimpinan aliansi keagamaan yang ikut demonstrasi mengadukan ke dirinya terkait tidak meratanya distribusi dana Rp 10 miliar.
"Beberapa aliansi melaporkan tidak meratanya pembagian dana. Mereka mengaku hanya menerima Rp 500 juta," kata Karta saat dihubungi rmoljakarta, Selasa (25/10/16).
Atas temuan tersebut, Karta mensinyalir aksi unjuk rasa yang makin marak akhir-akhir ini bukan semata-mata untuk menjegal Ahok.
"Saya melihat sasaran utamanya menjatuhkan Presiden Jokowi. Kalau hanya menjegal Ahok sepertinya terlalu kecil," kata Karta.
Tanggapan dari pihak yang dituduh akan ditampilkan dalam berita selanjutnya
sumber: rmoljakarta.com
Bahkan, demonstrasi anti Ahok yang dimotori salah satu ormas keagamaan, bukan hanya berlangsung di Jakarta, tapi juga daerah lain di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Padang, dan Makasar.
Informasi yang beredar, Jumat (4/11/16), bakal ada aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu massa di ibukota dengan tujuan Balaikota DKI Jakarta dan Bareskrim Polri.
Salah satu ormas keagamaan disebut-sebut menerima kucuran dana hingga Rp 10 miliar dari mantan petinggi negeri ini yang menginginkan Ahok tumbang sebelum berlaga dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
Saat dikonfirmasi, Tim Pendampingan Hukum DPP PPP pimpinan Djan Faridz, Muara Karta mengaku sudah mengetahui informasi tersebut sejak beberapa hari yang lalu.
Menurut Karta, sejumlah pimpinan aliansi keagamaan yang ikut demonstrasi mengadukan ke dirinya terkait tidak meratanya distribusi dana Rp 10 miliar.
"Beberapa aliansi melaporkan tidak meratanya pembagian dana. Mereka mengaku hanya menerima Rp 500 juta," kata Karta saat dihubungi rmoljakarta, Selasa (25/10/16).
Atas temuan tersebut, Karta mensinyalir aksi unjuk rasa yang makin marak akhir-akhir ini bukan semata-mata untuk menjegal Ahok.
"Saya melihat sasaran utamanya menjatuhkan Presiden Jokowi. Kalau hanya menjegal Ahok sepertinya terlalu kecil," kata Karta.
Tanggapan dari pihak yang dituduh akan ditampilkan dalam berita selanjutnya
sumber: rmoljakarta.com
Langganan:
Postingan (Atom)